• Rabu, 27 Oktober 2021

Pertumbuhan Ekonomi 7,07 Persen, Fraksi PDIP: Masyarakat Dibohongi!

- Sabtu, 7 Agustus 2021 | 16:28 WIB

Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen yang disebut pemerintah sebagai langkah perbaikan tidak disepakati partai koalisi utama Presiden Joko Widodo, yaitu PDI Perjuangan (PDIP).


Anggota DPR RI fraksi PDIP, Darmadi Durianto menganggap, perbaikan ekonomi yang hanya dilihat dari besaran growth di kuartal II itu hanya sekedar klaim pemerintah. Karena ia melihat pertumbuhan tersebut tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan saat ini.


Hal ini disampaikannya mengingat belakangan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 tumbuh 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy).


Darmadi menjelaskan, bahwa berkaca pada kondisi ekonomi sebelumnya yanga mana membuat klaim pemerintah terhadap pertumbuhan 7 persen pada kuartal II-2021 sulit diuji validitasnya.


"Juli, Agustus, September (masuk) triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi kita memburuk. Tapi Diumumkan 7.07 persen. Jelas ini artinya masyarakat merasa dibohongin," jelasnya, dalam keterangan resmi.


Ia menilai, pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut bisa membuat publik bertanya-tanya. Karena fakta dan kondisi riil jauh berbeda dengan apa yang di klaim pemerintah dalam hal ini tim ekonomi Jokowi.


"Angkanya benar tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut karena masyarakat membandingkannya dengan situasi saat ini," tambahnya.


Adapun jika melihat secara teori pertumbuhan ekonomi, Darmadi sepakat jika pertumbuhan ekonomi keuartal II-2021 mengalami lonjakan yang tinggi. Karena ia melihat perbandingan dari pertumbuhan ekonomi yang timbuh hingga 7,07 persen adalah kuartal II-2020, yang justru terkontraksi hingga minus (-) 5,32 persen.


"Ya pasti bertumbuh. Menurut saya ini capaian yang lumayan 7,07 persen year on year (yoy). Jika dibandingkan dengan kuartal II-2020 pasti naik banyak karena 2020 lagi kontraksi di kuartal yang pertumbuhan ekonominya mati -5.32 persen," jelasnya lagi.

Halaman:

Editor: Faisal

Terkini

PRIMA Duga Pemerintah Terlibat dalam Bisnis Tes PCR

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:34 WIB

Janji Jokowi Ekonomi Meroket Cuma Omong Kosong

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:54 WIB

PRIMA Desak Smelter Freeport Wajib di Papua

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:49 WIB

Haram Hukumnya Gunakan APBN untuk Kereta Cepat

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:05 WIB
X