• Rabu, 27 Oktober 2021

Bulog Jebol 4 Triliun Akibat Impor, Rizal Ramli: Kuota untuk Kartel, Bagaimana RI Mau Jadi Mangkuk Pangan Asia?

- Rabu, 1 September 2021 | 16:44 WIB
Rizal Ramli
Rizal Ramli

Pemerintah ternyata sampai saat ini masih terus melakukan impor berbagai jenis pangan. ironisnya, Indonesia padahal masih memiliki berbagai lahan pertanian di berbagai daerah sehingga hal ini menjadi sorotan publik karena dianggap merugikan petani.


Sebelumnya diketahui, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso buka-bukaan terkait kerugian dialami Perum Bulog akibat penugasan beras dari pemerintah. Bahkan, nilai kerugian yang ditelan Bulog hampir mencapai Rp4 triliun.


"Kalau penugasan saya bilang kita tidak pernah untung. Tadi kan saya bilang hampir Rp4 triliun tidak terbayar oleh negara yang belum dibayar kepada kita," kata Budi Waseso, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI, Senin (30/8/2021).


Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, bahwa kebijakan impor jelas merugikan negara. Hal ini katanya mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah. “Kerugian negara akibat kuota impor pangan jor-jiran itu puluhan trilliun setiap tahunnya,” tegasnya.


Ia menambahkan, sistem kuota yang diterapkan dalam skema impor pangan justru menguntungkan kartel. “Sistem kuota yg hanya menghntungkan kartel impor pangan harus diganti dengan sistim tarif. Biaya bunga untuk stabilisasi harga pangan (stock management) harusnya dibayar negara,” tegasnya.


Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini mengatakan, jika hal ini masih terus berlanjut, maka Indonesia tak akan pernah menjadi mangkuk pangan Asia. “Dulu kita yang impor ke negara-negara tetangga, sekarang negara yang dulu kita bantu justru impor ke negara kita, ironis, bagaimana Indonesia mau jadi mangku pangan dunia, dengan segala macam kesuburan tanah dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita?,” tutupnya.

Editor: Rosita Prastiwi

Terkini

PRIMA Duga Pemerintah Terlibat dalam Bisnis Tes PCR

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:34 WIB

Janji Jokowi Ekonomi Meroket Cuma Omong Kosong

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:54 WIB

PRIMA Desak Smelter Freeport Wajib di Papua

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:49 WIB

Haram Hukumnya Gunakan APBN untuk Kereta Cepat

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:05 WIB
X