• Rabu, 27 Oktober 2021

Fuad Bawazier: Proyek Kereta Cepat Sudah Rugi, Jangan Dilanjutkan Lagi

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:15 WIB
Pakar ekonomi, Fuad Bawazier
Pakar ekonomi, Fuad Bawazier

Bicaralah.com - Pemerintah akhirnya memutuskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Semula proyek itu hanya menggunakan dana obligasi sejumlah perusahaan BUMN atau biasa disebut patungan untuk proyek tersebut.

Pakar ekonomi, Fuad Bawazier, mengingatkan pemerintah untuk tidak sembarangan mengucurkan dana APBN sebelum ada revisi resmi penggunaan dana APBN.

"Di APBN tidak ada anggaran untuk KA cepat Jakarta-Bandung. Padahal jika pakai APBN harus ada di APBN dan diundangkan. Jadi tidak boleh tiba-tiba pakai sebelum ada revisi resmi APBN,” kata Fuad, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Diaudit Menyeluruh

Di sisi lain, Fuad berpendapat, proyek kereta api cepat ini tidak menguntungkan negara. Namun sayangnya, pemerintah terlihat bersikukuh menjalankan proyek tersebut tanpa mengindahkan sejumlah pakar.

“Proyek KA Cepat ini sejak awal tidak feasible dan hanya akan menjadi kerugian. Tapi semua masukan, kritikan, saran-saran dari para pakar termasuk Prof Emil Salim tidak diindahkan oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Gelo, Pemerintah Anggap Wajar Anggaran Proyek Kereta Cepat Bengkak Hingga Rp 26 Triliun

Dia menyarankan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak diteruskan pemerintah, lantaran akan mendapatkan kerugian dari banyak sisi. Salah satunya, kemungkinan biaya operasional yang melambung.

"Lebih baik proyek ini dihentikan atau dibatalkan saja. Memang rugi, tapi lebih baik daripada diteruskan yang berarti akan mengalami kerugian jauh lebih besar. Indonesia perlu mencontoh Malaysia yang mengurungkan proyek kereta cepat," pungkasnya.

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

PRIMA Duga Pemerintah Terlibat dalam Bisnis Tes PCR

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:34 WIB

Janji Jokowi Ekonomi Meroket Cuma Omong Kosong

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:54 WIB

PRIMA Desak Smelter Freeport Wajib di Papua

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:49 WIB

Haram Hukumnya Gunakan APBN untuk Kereta Cepat

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:05 WIB
X