• Rabu, 27 Oktober 2021

Proyek Kereta Cepat Akhirnya Pakai APBN, Mardani: Pemerintah Selalu Inkonsistensi

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:04 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera

Bicaralah.com - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan dana APBN semakin menunjukkan bahwa pemerintah selalu inkonsistensi.

“(Padahal) dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” sindir Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Selasa (12/10/2021).

Bahkan, kata Mardani, keputusan ini juga berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN.

Baca Juga: Fuad Bawazier: Proyek Kereta Cepat Sudah Rugi, Jangan Dilanjutkan Lagi

Menurutnya, ada hal-hal mendasar yang patut diduga menjadi penyebab anggaran proyek membengkak hingga puluhan triliun rupiah. Mulai dari tidak hati-hati dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang, dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif.

Di satu sisi, Mardani khawatir proyek ini akan membebani pemerintah. Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19. Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang.

Baca Juga: Rini Soemarno Harus Bertanggung Jawab Soal Pemilihan Kontraktor China untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

“Proyek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. Imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru, serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengingatkan bahwa Covid-19 adalah krisis yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara manapun. Krisis ini menuntut bangsa Indonesia untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin untuk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

“Terutama seperti negara kita yang memiliki kemampuan fiskal terbatas,” tandasnya.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PRIMA Duga Pemerintah Terlibat dalam Bisnis Tes PCR

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:34 WIB

Janji Jokowi Ekonomi Meroket Cuma Omong Kosong

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:54 WIB

PRIMA Desak Smelter Freeport Wajib di Papua

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:49 WIB

Haram Hukumnya Gunakan APBN untuk Kereta Cepat

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:05 WIB
X