• Rabu, 27 Oktober 2021

KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung Harus Telusuri Pelepasan Saham Tol Cibitung-Cilincing

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 18:57 WIB
Jalan Tol
Jalan Tol

Bicaralah.com - Penjualan ruas tol Cibitung-Cilincing yang dilakukan PT Waskita Karya melalui anak usahanya, yakni, PT Waskita Toll Road (WTR) kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) patut dicurigai ada permainan kotor.

Komunikolog politik nasional, Tamil Selvan, menjelaskan, kecurigaan itu berdasarkan adanya selisih yang sangat jauh antara-biaya pengerjaan dan penjualan. Tol Cibitung-Cilincing disebut-sebut menelan biaya hingga Rp 10,80 triliun. Namun, proyek itu malah dijual dengan harga Rp 2,44 triliun.

"Logikanya ruas tol itu sudah menjadi aset yang kemudian harusnya terkonversi dalam nilai saham masing-masing pihak. Maka saya kira perhitungan yang dibuka ke publik ini agak rancu," kata Tamil dalam keterangannya, Selasa (12/10//2021).

Baca Juga: Anak Usaha Waskita Karya Jual Ruas Tol Cibitung-Cilincing Senilai Lebih Dari Rp 2 Triliun ke Swasta

Untuk itu, Tamil mendorong KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung menelusuri pelepasan saham Tol Cibitung-Cilincing tersebut.

Tamil juga mempertanyakan kejelasan porsi dana kreditur yang mencapai 70%.

Sebab, menurutnya, dalam bisnis kerap ditemui permainan kotor para pemegang saham yang mengunakan entitas lain sebagai penyuntik modal kredit untuk mendapatkan bunga pinjaman. Padahal entitas kreditur itu juga adalah miliknya.

"Saya kira perlu dijelaskan ke publik terkait 70 persen dana kreditur ini. Itu dana siapa? Dan proses penjaminannya bagaimana? Jangan-jangan kreditur itu adalah si pemegang saham juga yang mengunakan entitas lain. Karena sebenarnya 70 persen aset tol itu milik kreditur, CTPPT hanya 30 persen," tutur Tamil.

Baca Juga: Pemerintah Lagi BU, Jalan Tol dan Infrastruktur Lainnya Diobral dengan Harga Murah

Untuk itu, Tamil meminta agar BPK memeriksa kajian perencanaan proyek pengembangan tol tersebut. Karena sangat tidak masuk akal anggaran awal Rp 4,2 triliun kemudian bengkak menjadi Rp 10,8 triliun.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PRIMA Duga Pemerintah Terlibat dalam Bisnis Tes PCR

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:34 WIB

Janji Jokowi Ekonomi Meroket Cuma Omong Kosong

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:54 WIB

PRIMA Desak Smelter Freeport Wajib di Papua

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:49 WIB

Haram Hukumnya Gunakan APBN untuk Kereta Cepat

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:05 WIB
X