• Sabtu, 4 Desember 2021

Haram Hukumnya Gunakan APBN untuk Kereta Cepat

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:05 WIB
Pembangunan infrastruktur kereta cepat Bandung-Jakarta
Pembangunan infrastruktur kereta cepat Bandung-Jakarta

Bicaralah.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara tegas menolak penggunaan dana APBN untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagaimana bunyi Perpres 93/2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menjelaskan, ada tiga alasan pihaknya menolak penggunaan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, saat ini prioritas utama APBN untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Beban penanganan Covid-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ujar Jazuli lewat keterangan persnya, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Anggaran Proyek Kereta Cepat Pakai Uang Negara, Fraksi PKS: APBN Jangan Dipakai Ugal-ugalan

Kedua, penggunaan APBN ini menunjukkan bentuk inkonsistensi Presiden Jokowi karena sempat berjanji tidak menggunakan dana APBN untuk proyek kereta cepat. Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN sebagai hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Akhirnya Pakai APBN, Mardani: Pemerintah Selalu Inkonsistensi

Sedangkan proyek kereta cepat, kata dia, sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak sejak awal.

"Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?” tanyanya.

Alasan ketiga, adanya kesalahan kalkulasi dalam investasi kereta cepat. Seharusnya, pemerintah tidak perlu melanjutkan lantaran ditemukan kesalahan investasi tersebut.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 6.026 Triliun

Senin, 15 November 2021 | 12:35 WIB

Pemerintah Harus Transparan Soal Harga Modal PCR

Senin, 8 November 2021 | 11:25 WIB
X