• Sabtu, 4 Desember 2021

Pernyataan Gus Nur ke NU di Channel Refly Harun Dinilai Negatif

- Rabu, 24 Februari 2021 | 08:55 WIB
Youtube Refly Harun
Youtube Refly Harun

Sidang lanjutan perkara ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menghadirkan ahli bahasa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Andhika Dutha Bachari.


Adapun kasus yang digelar dalam sidang merupakan permasalahan wawancara di Akun Youtube Refly Harun dengan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur.


Dalam persidangan, Andhika mengatakan, bahwa wawancara tersebut mengandung unsur negatif terhadap NU.


Baca Juga: SE Kapolri Sebut Pelanggar UU ITE Tidak Bisa Dipenjara Bila Langsung Minta Maaf

“Nah, di dalam postingan terdakwa, saya menemukan labelisasi negatif terhadap golongan tertentu, yang dalam hal ini disebutkan jelas oleh terdakwa adalah Nahdlatul Ulama (NU).


Andhika menjelaskan, unsur negatifnya yakni penyataan Gus Nur yang mengibaratkan NU seperti bus yang jalannya oleng.


“Diumpakanan bus yang jalannya oleng, dipicu sopirnya, keneknya, jadi mengasosiasikan di dalam tubuh NU dihuni atau diisi penumpang-penumpang yang secara negatif dia labeli. Jadi ada labelisasi negatif, ini ditunjukkan kata-kata yang berkonotasi negatif seperti oleng, ugal-ugalan, mabok, itu kata yang konotasi negatif,” ungkapnya.


Baca Juga: Tim Pengkaji UU ITE Mulai Bekerja

Sebagai infformasi, dalam perkara ini, JPU sebelumnya mendakwa Gus Nur yang sengaja menyebarkan informasi yang bermuatan dan menimbulkan kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu lewat pernyataannya di media sosial terkait NU.


Selain itu, Gus Nur juga didakwa dengan dua dakwaan alternatif, yakni pasa 45Aayat (2) jopasal 28 ayat (2) Undang-udang Republik Indonesua nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang republik Indonesua nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Atau, Pasal 45 ayat (3) jo, pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman:

Editor: Faisal

Tags

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X