• Sabtu, 4 Desember 2021

Komplotan Koruptor Lebih Hina dari Kelompok Copet Konvensional

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:20 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bicaralah.com - Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, menilai, komplotan koruptor jauh lebih hina daripada kompolotan penjahat copet konvensional.

Hal itu dikatakannya menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kuansing, Andi Putra, yang berkomplot dengan 7 orang lainnya untuk menerima suap dalam pembuatan izin HGU perkebunan pada Senin (18/10/2021).

Alasan Azmi, karena para pelaku koruptor harus punya jabatan, mereka berasa memiliki kasta yang harus dihormati tapi ternyata berbuat curang. Mencuri yang orang banyak atau merugikan keuangan negara.

"Apalagi diketahui Bupati Kuansing ini pernah melaporkan Kejaksaan Tinggi Riau beberapa waktu lalu. Katanya, dia diminta oknum pegawai Kajari Kuansing 1 miliar. Faktanya, kini malah dia sendirilah yang jadi pemeran utama dalam OTT, sebagai orang yang punya keinginan untuk dapat uang suap HGU dengan penyalahgunaan jabatannya," tutur Azmi melalui keterangannya, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: KPK Gelar OTT di Musi Banyuasin

Azmi menjelaskan, dalam kasus OTT ini uang suap telah beralih pada kekuasaan penerima (indikator fisik), dalam kasus ini kepada pegawai bupati. Di sinilah secara hukum bahwa unsur menerima telah terbukti dan kesalahan ini dikenakan pertanggungjawaban hukum bagi para pelakunya dan siapapun yang ikut dalam penyertaan kejahatan suap ini.

"OTT Bupati ini sangat tidak terpuji, tidak memberikan contoh keteladan, memalukan. Mereka bukan mental pejuang namun penghianat, karena melakukan kejahatan korupsi dengan aktif. Diperparah lagi, Bupati ini baru dilantik 4 bulan , Raja kecil ini serasa kejar setoran dengan cara korupsi dan minta fee," kata Azmi.

Menurut Azi, hal ini jelas kekeliruan pelaku. Karena secara track record, yang bersangkutan telah berpengalaman dengan jabatan publik, semestinya ia fokus mendorong kemajuan daerah.

Baca Juga: Giri Suprapdiono: OTT Sejak Revisi UU KPK di Bawah Firli Memudar!

OTT ini, sambung Azmi, semakin menunjukkan tidak efektifnya sistem politik dinasti di tanah air. Di mana berpotensi jadi pemicu berbuat korupsi.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X