• Sabtu, 4 Desember 2021

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Semakin Meningkat

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:01 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bicaralah.com - Kasus pelanggaran HAM hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak di dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin justru makin meningkat.

"Hal yang dinilai paling buruk selama tahun kedua kinerja Jokowi-Maruf adalah kebebasan sipil juga kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah usai dan tuntas sehingga ini menjadi regresi demokrasi di Indonesia," ungkap Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, Rabu (20/10/2021).

Suara civil society pun, menurut Neni, seolah hanya diakomodir tanpa ada tindakan lebih lanjut. Sebab, suara masyarakat ini nyatanya tidak didengar sama sekali.

Baca Juga: Organisasi HAM Internasional Kecam Tindakan LBP yang Polisikan Haris Azhar dan Fatia

Bahkan, sambung Neni, pemerintahan malah cenderung represif dan nyaris meniadakan partisipasi publik dalam mengawal berbagai kebijakan publik serta pengesahan beberapa RUU.

Tak hanya itu. Selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, RUU yang dipandang krusial untuk segera disahkan malah keluar dari prolegnas. Tetapi, RUU yang tidak prioritas dengan segera disahkan.

Terlihat dari masyarakat yang memiliki kekritisan tinggi terlihat dengan sengaja dilakukan penyerangan digital melalui peretasan. UU ITE, tambah Neni, dijadikan sebagai alat kriminalisasi untuk pembungkaman. Ditambah lagi, upaya penguatan dan pemberantasan korupsi juga dinilai semakin melemah.

Baca Juga: Komnas HAM: Dari 2.331 Aduan Pelanggaran HAM Sepanjang 2021, Tertinggi Terkait Polri

Selanjutnya, Neni memberi catatan, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah pun dinilai semakin memburuk. Saluran informasi yang tidak satu arah menimbulkan banyak persepsi di masyarakat atas berbagai informasi yang diterima dan kurang adanya transparansi serta akuntabilitas pada rakyat.

"Komunikasi publik ini harus segera dibenahi, apalagi saat menghadapi krisis. Karena sifat informasi dalam krisis itu harus ekstrim dan tunggal. Bukannya malah semakin memperburuk situasi dan keadaan," tukas Neni.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X