• Sabtu, 29 Januari 2022

Komeng: Bila Punya Empati Pada Rakyat, Jokowi Harus Eliminir Menteri dan Pengpeng yang Bisnis PCR

- Kamis, 4 November 2021 | 13:20 WIB
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir diduga terlibat bisnis PCR
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir diduga terlibat bisnis PCR

Bicaralah.com - Presiden Joko Widodo melalui aparat penegak hukum harus tegas untuk memproses hukum para menteri dan penguasa sekaligus pengusaha (pengpeng) yang diduga berbisnis PCR selama pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, praktik bisnis PCR demi keuntungan pribadi tidak bisa dibenarkan. Apalagi jika melibatkan menteri menggunakan pengaruh dan jabatannya.

"Yang bikin miris justru memperdagangkan obat dan peralatan yang sangat urgent seperti PCR, mestinya mereka semua khususnya para menteri yang terlibat harus segera mundur," kata pria yang karib disapa Komeng, Kamis (4/11/2021).

Baca Juga: ProDEM: Pembiaran Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR Bukti Jokowi Cuma Presiden Boneka

Selain itu, Komeng menyarankan agar dilakukan audit investigatif oleh lembaga semacam joint task force agar independen dan memiliki kekuatan untuk penyelidikan.

"Sebab para terduganya adalah pejabat tinggi dan memiliki pengaruh kuat, audit investigatif perlu untuk membongkar modus, motif, dan siapa saja yang berperan mengatur pengadaan barang dan jasa Covid-19, termasuk kemungkinan pelanggaran aturan persaingan usaha yang tidak sehat," tukas aktivis pergerakan '98 itu.

Baca Juga: Kisruh Biaya Tes PCR, KPK Harus Panggil Luhut dan Erick Thohir

Komeng juga menyoroti kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di tahun pertama pandemi Covid-19 yang juga mirip dengan kasus bisnis PCR saat ini, yakni merugikan rakyat Indonesia.

"Namun untuk langkah awal perlu ada hukuman sosial dan politik bagi para pejabat tersebut, tentunya kejadian ini akan sangat membuat seluruh rakyat marah, karena sudah kebangetan. Mereka yang membuat aturan, mereka pula yang berdagang dan mengeruk untung dari negara," tutur Komeng.

"Kapolri, Jaksa Agung atau KPK di antara mereka mana yang lebih dulu akan menangkap para pejabat terduga tersebut dan Presiden Jokowi ditunggu ketegasannya untuk memecat para menteri yang terlibat," tandas Komeng.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X