• Sabtu, 29 Januari 2022

Pejabat Diduga Bisnis PCR, ProDEM: Bila Merujuk UU 28/1999, Luhut Harusnya Ditangkap dan Diadili

- Senin, 8 November 2021 | 12:16 WIB
Iwan Sumule demo
Iwan Sumule demo

Bicaralah.com - Meski pihak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengkalrifikasi perihal keterlibatan dalam bisnis PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), bukan berarti bisa lepas dari jeratan hukum.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, menekankan bahwa Luhut tidak bisa lepas dari jerat UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Di mana setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi atau nepotisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Luhut dan para menteri diduga telah melanggar UU 28/1999 Pasal 5 angka 4. Bunyinya, “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”,” kata Iwan Sumule, Senin (8/11/2021).

Baca Juga: KPK Janji Bakal Panggil Pejabat yang Terlibat di Bisnis PCR

Dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT GSI mendapat proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut. Apalagi perusahaan itu baru berdiri pada April tahun 2020 atau tidak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia.

Atas alasan itu, ProDEM mendesak agar penegak hukum segera menangkap dan mengadili Luhut Binsar Pandjaitan sesuai dengan dugaan tersebut. Sebab dugaan kolusi dan nepotisme tidak masuk dalam perlindungan kekebalan hukum dalam UU Corona.

“Kenapa kita pakai UU 28/1999? Karena Kolusi dan Nepotisme bisa dihukum,” tandasnya.

Baca Juga: Anggapan Publik Jokowi Pro Pengpeng Semakin Terbukti Bila Tak Segera Pecat Menteri yang Diduga Bisnis PCR

Sebagaimana diketahui, Jurubicara Menko Luhut, Jodi Mahardi telah memberikan klarifikasi tentang keterlibatan dalam bisnis PCR dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang seolah menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, sehingga tidak bisa dijerat dengan UU 20/2001 tentang Tipikor.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X