• Sabtu, 29 Januari 2022

Refly Harun Sarankan KPK Prioritaskan Kasus Bisnis PCR yang Diduga Libatkan Menterinya Jokowi

- Minggu, 14 November 2021 | 14:35 WIB
Refly Harun
Refly Harun

Bicaralah.com - Pakar Hukum, Refly Harun, menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fokus mengusut kasus bisnis tes PCR yang diduga melibatkan menteri di kabinet Jokowi hingga kasus bantuan sosial (bansos), dibandingkan harus menghabiskan waktu untuk Formula E.

Menurut Refly Harun, kasus menteri berbisnis PCR maupun bansos sudah terlihat jelas dan dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat.

"Mesti prioritaskan kasus-kasus itu. Seperti bisnis PCR, ada angka yang jelas, aktor yang diduga terlihat jelas," ujar Refly Harun kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).

Refly meminta agar KPK tidak bertindak seperti auditor dalam kasus Formula E di DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan merupakan wilayahnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, imbuh Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian negara dan siapa aktor yang terlibat dari kasus bisnis PCR dan bansos.

"Jadi, ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya," tukas Refly.

Baca Juga: Dua Menteri Jokowi Bisnis PCR Saat Rakyat Mengalami Kesulitan, LMND: Lawan!

Refly pun memahami jika KPK banyak menerima laporan masyarakat terkait sejumlah kasus dan persoalan baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain.

Akan tetapi, KPK diharapkan tidak bertindak namun memunculkan anggapan publik bahwa KPK mengusut Formula E hanya untuk mengincar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Ya jangan tanya ke saya. Tetapi jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk incar Gubernur DKI. Saya ya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja," ujar Refly.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X