• Sabtu, 29 Januari 2022

ProDEM Laporkan Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan KKN

- Senin, 15 November 2021 | 10:52 WIB
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir diduga terlibat bisnis PCR
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir diduga terlibat bisnis PCR

Bicaralah.com - Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) bakal sambangi Polda Metro Jaya pada hari ini, Senin (15/11/2021). Tujuannya adalah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keterlibatan dalam bisnis PCR di saat perekonomian masyarakat memburuk akibat pandemi Covid-19.

Keduanya akan dilaporkan atas dugaan pelanggaran pidana UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di mana dalam pasal 5 angka 4 disebutkan bahwa, “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”.

Baca Juga: Iwan Sumule: Pak Luhut Sungguh Lucu dan Menggemaskan, Mestinya Dia yang Diaudit Malah Mau Audit Orang Lain

“Ancaman hukuman terhadap pelaku kolusi dan nepotisme yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 UU 28/1999 cukup tinggi, penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun,” ujar Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule, Senin (15/11/2021).

Iwan Sumule menjelaskan, dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT GSI mendapat proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut Pandjaitan dan dugaan keterhubungan dengan Erick Thohir.

Terlebih lagi perusahaan itu baru berdiri pada April tahun 2020 atau tidak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia.

Baca Juga: Pejabat Diduga Bisnis PCR, ProDEM: Bila Merujuk UU 28/1999, Luhut Harusnya Ditangkap dan Diadili

Berdasarkan alasan itu lah, ProDEM mendesak agar penegak hukum segera menangkap dan mengadili Luhut Binsar Pandjaitan sesuai dengan dugaan tersebut. Sebab dugaan kolusi dan nepotisme tidak masuk dalam perlindungan kekebalan hukum dalam UU Corona.

“Kenapa kita pakai UU 28/1999? Karena Kolusi dan Nepotisme bisa dihukum,” tegasnya.

“Kalau Korupsi harus ada unsur kerugian negara, sementara di Pasal 27 ayat 1 UU 2/2020 tentang Corona, pelaku korupsi diberi kekebalan hukum. Ada kalimat, “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik”. Itu alasan kita tidak pakai UU Corona,” tandasnya.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X