• Sabtu, 29 Januari 2022

Setara Institute: Penangkapan An Najah Harus Jadi Momentum Koreksi bagi MUI

- Kamis, 18 November 2021 | 17:23 WIB
Hendardi, Ketua SETARA Institute
Hendardi, Ketua SETARA Institute

Bicaralah.com – Penangkapan Ahmad An Najah, Ahmad Farid Okbah, dan Anung Al-Hamat oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa dinihari, 16 Nopember 2021, mesti dijadikan momentum koreksi bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di dalam situs resmi MUI, nama Ahmad An Najah masuk dalam struktur ke 24, sebagai anggota Komisi Fatwa MUI.

"MUI yang seharusnya menjadi jangkar moderatisme Islam kembali lalai seperti di masa sebelumnya, dengan membiarkan orang seperti An Najah menjadi bagian dari struktur MUI, bahkan pada Komisi Fatwa, suatu Komisi yang selama ini memproduksi fatwa-fatwa keagamaan," kata Ketua Setara Institute Hendardi, di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Sebelumnya, melalui sejumlah aktor dalam MUI, organisasi keagamaan ini telah menjadi booster yang efektif bagi menguatnya intoleransi di Indonesia. Fatwa-fatwa atas berbagai aliran dan pandangan keagamaan serta peristiwa tertentu yang dengan simplistis dianggap sebagai penodaan agama, telah melegitimasi praktik intoleransi, diskriminasi, dan persekusi terhadap warga negara dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sekalipun dalam perspektif MUI fatwa-fatwa tersebut bagian dari tugas dakwah, tetapi MUI tidak pernah menghitung secara seksama risiko dan dampak yang ditimbulkan dari fatwa terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

"Penangkapan An Najah, harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI untuk melakukan upaya-upaya ekstra memastikan kelembagaan MUI tidak menjadi instrumen promosi intoleransi. Bukan hanya MUI di tingkat Pusat, MUI di berbagai tingkatan juga mesti berbenah," kata Hendardi.

Setara Institute, kata Hendardi, mengapresiasi Densus 88 Antiteror Polri yang bertindak melakukan pemberantasan terorisme, sekalipun mereka berlindung di balik organisasi keagamaan. Narasi Islamphobia yang diembuskan di balik setiap upaya negara memberantas terorisme adalah bagian dari counter attack yang sengaja dieembuskan untuk memperlemah kinerja pemberatasan terorisme.

"Sepanjang bukti permulaan telah cukup, maka tindakan penegakan hukum atas tindakan terorisme sahih untuk dilakukan. Prinsip due process of law harus terus menjadi pedoman Densus 88, sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai tindakan politik negara melemahkan kelompok-kelompok tertentu.

Dikatakan, Setara Institute terus mengingatkan bahwa terorisme adalah puncak dari intoleransi. Karena itu terhadap segala bibit intoleransi, negara dan elemen masyarakat harus terus melakukan intervensi dengan berbagai resep yang proporsional. Apa yang dilakukan negara, melalui Kementerian Agama dengan mempromosikan moderasi beragama adalah bagian dari upaya mengatasi problem hulu dari terorisme. Sementara elemen masyarakat sipil juga melakukan hal yang sama, mempromosikan kehidupan yang lebih toleran.

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X