• Sabtu, 29 Januari 2022

Pinjol Ilegal Kejahatan Kemanusiaan yang Harus Diberantas Sampai Tuntas

- Jumat, 19 November 2021 | 09:55 WIB
Ilustrasi pinjaman online
Ilustrasi pinjaman online

Bicaralah.com - Upaya pihak Kepolisian RI dalam memberantas para pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal patut diapresiasi. Pasalnya, praktik tersebut sangat meresahkan masyarakat.

"Sebagai bagian dari masyarakat, kita mengapresiasi penegak hukum yang telah bertindak tegas memberantas pinjol ilegal. Namun persoalan pinjol bukanlah sekadar masalah perekonomian semata. Keberadaaan pinjol, utamanya pinjol ilegal, menjadi beban tersendiri sebagai persoalan sosial masyarakat," kata Yudi Syamhudi Suyuti dari UN World Citizens’ Initiative Campaign Indonesia, Kamis (18/11/2021).

Kejahatan pinjol ilegal yang begitu masif telah merusak tatanan psikologis masyarakat. Sebab, banyak korban berjatuhan akibat tekanan para penagih pinjol ini. Bahkan, sampai ada yang harus kehilangan nyawa.

Baca Juga: Mahfud Md: Korban Pinjol Ilegal Tak Perlu Bayar Utang!

Dampak dari pinjol ilegal di masyarakat, sambung Yudi, adalah bertambahnya kemiskinan, kasus perceraian yang tinggi, trauma dan gangguan psikologis yang berat, hingga melakukan bunuh diri dikarenakan teror dan beban pengembalian pinjaman.

"Dalam hal ini, kami mendefinisikan pinjol ilegal telah berpotensi melakukan sebuah kejahatan extraordinary crime karena mencakup tiga kejahatan besar," ujar Yudi.

Pertama, kejahatan kemanusian. Hal ini sesuai Dekalarasi HAM PBB pasal 3, di mana setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu). Lalu pasal 4, yang menyebutkan "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang:

Pasal 5 menyebut, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Baca Juga: Maraknya Pinjol Ilegal Bukti Kinerja Perbankan BUMN Buruk

Dituturkan Yudi, kejahatan kemanusiaan ini juga melanggar UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan KUHP Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal 368 Tentang Pemerasan.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X