• Sabtu, 29 Januari 2022

BPK dan KPK Harus Usut Investasi Telkomsel di GoTo Senilai Rp 6,7 Triliun

- Rabu, 24 November 2021 | 11:45 WIB

Bicaralah.com - Investasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau GoTo senilai Rp6,7 triliun ada kejanggalan dan berpotensi melanggar prinsip good governance.

Analis ekonomi politik, Agustinus Edy Kristianto, mendesak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dan proses hukum terhadap aksi korporasi Telkomsel, yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) itu.

"BPK dalam kaitannya dengan audit terhadap dugaan terjadinya kerugian keuangan negara. KPK berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan penindakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Agustinus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Mantan Direktur Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) itu menjelaskan, Telkom mengendalikan Telkomsel melalui kepemilikan saham mayoritas sebesar 65 persen. Laporan keuangan Telkomsel terkonsolidasi dengan laporan keuangan Telkom.

Dalam laporan keuangan kuartal II Tahun 2021 Telkoml yang dia terima mencantumkan adanya penempatan dana Telkomsel di PT AKAB per 31 Desember 2020 sebesar Rp2,1 triliun.

Uang itu, menurut Agustinus, dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga jatuh tempo pada 16 November 2023. Lalu pada 18 Mei 2021 obligasi itu telah dikonversi menjadi ekuitas dan opsi beli saham senilai Rp 6,75 triliun.

"Saya menduga ada ketidakwajaran proses dan penilaian pada investasi Telkomsel itu," tutur pendiri portal gresnews.com itu.

Agustinus menegaskan salah satu aturan yang sangat berpotensi dilanggar adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Selain itu, Agustinus menambahkan, proses investasi itu menimbulkan problematika hukum tersendiri ketika dikaitkan dengan posisi Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya, Garibaldi Thohir, yang sekaligus merupakan Presiden Komisaris dan pemegang saham GoTo.

"Ada hubungan kekeluargaan yang berpotensi masalah nepotisme," imbuh Agustinus.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X