• Sabtu, 29 Januari 2022

PB PMII: Agenda Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Buruk

- Rabu, 24 November 2021 | 11:55 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bicaralah.com - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin belum maksimal.

Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Polhukam, Hasnu mengatakan, sejauh ini catatan pihaknya melihat semangat pemberantasan korupsi di Indonesia masih jalan di tempat.

"Hal ini kemudian tidak berlebihan jika masyarakat sipil menilai bahwa semangat pemberantasan korupsi (kabinet) Indonesia Maju sangat buruk, karena political development pada era Indonesia Maju berjalan stagnan," kata Hasnu dalam webinar Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia pada Selasa malam (23/11/2021).

Baca Juga: Refly Harun Sarankan KPK Prioritaskan Kasus Bisnis PCR yang Diduga Libatkan Menterinya Jokowi

Hasnu berpendapat, suatu negara dapat dikatakan sehat dalam aspek pembangunan politik ketika memiliki komitmen terhadap agenda penting, seperti pencapaian dari komitmen yang dibangun pemerintah soal korupsi.

"Sejauh mana kemudian elit yang diberikan kekuasaan oleh rakyat mampu mewujudkan agenda pemberantasan korupsi," tukasnya.

PB PMII mencontohkan beberapa kasus besar di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung seperti korupsi Asabri, Jiwasraya, Krakatau Steeal, Perum Perindo dan lain-lain faktanya belum maksimal.

Baca Juga: KPK Gandeng Kejaksaan, BPK, dan BPKP untuk Tangani Kasus Dugaan Korupsi Pembelian LNG Pertamina

Hasnu berpandangan, untuk menuju Indonesia bersih bukanlah slogan belaka. Karena, jika kemudian elit politik yang diberikan kekuasaan oleh rakyat melalui mekanisme pemilu yang konstitusional tersebut punya komitmen kuat, hal itu akan terjadi.

"Jika agenda pemberantasan korupsi ini dikerjakan secara maksimal, maka Presiden Jokowi memiliki prestasi menuju Indonesia bersih," tegasnya.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

Kejagung Harus Berani Sikat Mafia Tanah dan Pelabuhan

Minggu, 14 November 2021 | 14:03 WIB
X