• Rabu, 29 September 2021

Kebijakan Pajak Sri Mulyani untuk Negara Kesatuan Republik Investor

- Rabu, 15 September 2021 | 00:34 WIB
Gede Sandra
Gede Sandra

Oleh: Gede Sandra, Analis Ekonomi Universitas Bung Karno

Ketimpangan Memburuk

Ketimpangan pengeluaran, yang digambarkan BPS dengan Gini Ratio, angkanya meningkat dari 0,381 (Maret 2020) ke 0,384 (Maret 2021). Sementara di perkotaan, Gini Ratio juga meningkat dari 0,392 (Maret 2020) ke 0,401 (Maret 2021). Ketimpangan pengeluaran meningkat, artinya orang semakin sedikit membelanjakan pendapatannya.

Bagi orang miskin yang memang tidak ada simpanan untuk pendapatannya, Gini ratio tersebut mungkin dapat berlaku. Tetapi bagi kalangan orang kaya, menengah ke atas, mungkin saja tidak berlaku.

Mengapa? Karena bagi kalangan kaya, mengurangi pengeluaran bukan berarti mereka bertambah miskin. Mungkin saja berarti juga mereka lebih banyak menabung. Dan terkonfirmasi, dana pihak ketiga (DPK) di perbankan di tahun terjadinya pandemi malah meningkat 6,5 persen dari tahun 2019. Maka yang terjadi saat ini angka ketimpangan yang sebenarnya dapat lebih parah daripada yang terukur.

Faktanya memang kemiskinan meningkat, dan pada saat yang sama orang kaya bertambah. BPS menyebut, bila dibandingkan dengan Maret 2020 jumlah penduduk miskin meningkat 1,1 juta jiwa. Total penduduk miskin menjadi 27,5 juta jiwa (standar garis kemiskinan Rp 472.525/kapita/bulan).

Sedangkan jumlah orang kaya juga meningkat. Menurut Credit Suisse, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan bersih US$ 1 juta melonjak 61,7 persen dari tahun 2019. Sebanyak 171.740 jiwa. Sementara jumlah penduduk Indonesia yang sangat kaya, memiliki kekayaan lebih dari US$ 100 juta, mencapai 417 orang, atau naik 22,3 persen dari tahun 2019.

Apa yang terjadi di masyarakat adalah cerminan dari kebijakan pemerintah. Jadi bila ternyata ketimpangan semakin parah, yang miskin semakin banyak dan yang kaya juga semakin banyak, adalah sebab pilihan kebijakan pemerintahannya sendiri.

Kebijakan pro Investor

Penyebab utama ketimpangan adalah karena kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, terlalu berpihak kepada investor, bukannya kepada rakyat banyak. Istilah saya ini adalah kebijakan fiskal N.K.R.I atau Negara Kesatuan Republik Investor.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

PDI-P Pasca Megawati

Jumat, 10 September 2021 | 19:41 WIB

Ambisi Pribadi Presiden Bikin Bahaya Indonesia

Jumat, 10 September 2021 | 15:30 WIB

Efek Basis dalam Lompatan Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 6 Agustus 2021 | 10:23 WIB

Grogi Denny Siregar

Rabu, 4 Agustus 2021 | 12:21 WIB

Gagal Fokus Anggaran Penanganan Pandemi

Senin, 26 Juli 2021 | 13:46 WIB

Sorban dan Kejujuran

Jumat, 23 Juli 2021 | 17:44 WIB

Menteri Mundur Pemantik Kejatuhan Jokowi

Rabu, 14 Juli 2021 | 15:12 WIB

Penghinaan Masyarakat Sipil terhadap Demokrasi

Senin, 12 Juli 2021 | 15:58 WIB

Kisah Antara London dan Jakarta 1966

Minggu, 11 Juli 2021 | 09:44 WIB

Korupsi, Oligarki, dan Mundurnya Demokrasi

Senin, 5 Juli 2021 | 09:30 WIB

Terpopuler

X