• Sabtu, 29 Januari 2022

Sadis, Setiap Kebijakan Pemerintah Diduga Selalu Ada Kepentingan Bisnis Oligarki

- Senin, 15 November 2021 | 11:17 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bicaralah.com - Kebijakan pemerintah yang kerap berubah dalam menangani pandemi Covid-19 membuat Indonesia dalam kondisi tidak menentu. Bahkan, kebijakan tes PCR yang membebani rakyat diduga bagian yang sengaja diciptakan para pejabat dan oligarki untuk meraup keuntungan di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi Corona.

Hal ini membuat penanganan kasus Covid-19 tak tertangani secara baik, iklim investasi terganggu, dan perbaikan ekonomi melambat. Sementara pejabatnya mengambil rente dari kebijakannya sendiri dengan konco-koconya, dan bukan untuk rakyat.

Menurut Direktur eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab, oligarki adalah penyebab semua kebijakan yang tidak pro rakjat. Pun para elite tengah membajak demokrasi ke arah yang sangat membahayakan masa depan bangsa ini.

Baca Juga: 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Makin Mesra Dalam Pelukan Oligarki

Sehingga oligaki tak bisa dibiarkan tumbuh subur di negara ini. Semua pihak, terutama kaum intelektual dan aktivis, harus menyampaikan ide, sudut pandang dan solusi untuk membendung pembajakan demokrasi yang dilakukan para elite negeri ini.

"Itu penting menurut saya, karena suatu ide baik sekalipun kalau dia tidak diperjuangkan akan susah diraih, karena kadang-kadang negara atau pemerintah, mengabaikan atau lalai terhadap tanggungjawabnya untuk membangun negara ini sendiri menjadi negara yang adil, sejahtera, dan makmur," ujar Syamsuddin Radjab. melalui keterangannya, Minggu (14/11/2021).

"Bahkan cenderung kekuasaanya digunkan untuk mengeksploitasi rakyat, untuk kepentingan pribadi, dan oligarki. Termasuk era sekarang ini, dan ini harus dilawan," tambahnya.

Baca Juga: Oligarki dan Pro-Beijing Cari ‘Boneka Baru’ untuk Langgengkan Bisnis Kotor yang Korbankan Rakyat

Hal tersebut disampaikan Syamsuddin saat menjadi pembicara tunggal dalam diskusi dengan tema "Aktvis dan Hukum" yang digelar secara virtual, Sabtu (13/11).

Lanjut Syamsuddin, kaum intlektual dan aktivis harus duduk bersama menyamakan persepsi dan mengkosilidasi semua kekuatan, untuk menemukan solusi dalam rangka mengadang pergerakan oligarki tumbuh subur di negara ini.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Perketat Pengawasan Prokes Jelang Nataru

Selasa, 2 November 2021 | 12:25 WIB

Tabrakan LRT Jabodetabek Diduga Akibat Human Error

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:30 WIB

Sabar Menanti Pemerintah Minta Maaf

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 12:52 WIB

43 Negara Kecam China Soal Uighur

Jumat, 22 Oktober 2021 | 13:33 WIB
X