• Rabu, 27 Oktober 2021

Indeks Demokrasi di Indonesia Turun, Presiden Diminta Jangan Basa-basi Revisi UU ITE

- Selasa, 23 Februari 2021 | 16:21 WIB
Demokrasi
Demokrasi

Peluang pemerintah untuk menaikkan indeks demokrasi yang sempat melorot secara signifikan di tahun 2020 silam adalah dengan cara mengimplementasikan secara serius dalam merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagaimana diketahui, Indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 tercatat turun, berdasarkan versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam laporannya, EIU mencatat skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan 5,59 untuk skor kebebasan sipil.

Secara umum, skor demokrasi Indonesia turun dari 6.48 menjadi 6.3 pada tahun 2020 kemarin. Dari skor itu, demokrasi RI bertengger diperingkat ke-64 dengan angka yang terendah selama 14 tahun belakangan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, menyarankan agar langkah-langkah perbaikan pembangunan demokrasi Indonesia bisa segera dikerjakan pemerintah. Salah satu yang Pangi singgung adalah mengenai revisi UU ITE yang diwacanakan Presiden Joko Widodo.

"Kita sangat berharap wacana presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata, tapi bisa segera presiden intervensi, ditindaklanjuti oleh partai politik sesuai keinginan presiden di DPR," ujar Pangi kepada, Selasa (23/2/2021).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu yakin Jokowi bisa mengintervensi kebijakan revisi UU ITE. Sebab, kata Pangi, soal jadwal Pilkada pun Kepala Negara bisa mengambil sikap yang tegas, yaitu diselenggarakan pada November 2024 sesuai UU 10/2016 tentang Pilkada.

"Sebagaimana presiden bisa intervensi pilkada di tunda 2024 lewat kaki tangan tokoh sentral ketua umum partai politik. Logikanya, revisi UU ITE mestinya juga bisa," kata Pangi.

"Kalau ada yang menolak, presiden harusnya bisa mengatasi masalah tersebut. Sebab presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia," pungkas Pangi.

Editor: bowo

Tags

Terkini

PRIMA Siap Gelar Pelantikan Pengurus se-DKI Jakarta

Rabu, 27 Oktober 2021 | 14:02 WIB

DPC PDIP Garut Pastikan Steril Dari Barisan Celeng

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:39 WIB
X