• Rabu, 29 September 2021

Sindiran Keras HNW Soal Wacana Tambah Jabatan Presiden!

- Sabtu, 11 September 2021 | 16:05 WIB
Politisi senior PKS, Hidayat Nurwahid
Politisi senior PKS, Hidayat Nurwahid

Polemik penambahan masa jabatan presiden sampai hari ini masih menyita perhatian publik. Bahkan tak sedikit yang menuding bahwa ada segelintir pihak yang sengaja agar rencana tersebut berjalan dengan mulus.

Adapun salah satu kabar yang sempat ramai dibicarakan adalah rencana amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.


Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, bahwa isu tersebut sudah selesai, namun masih ada saja yang berupaya untuk mendorong agar rencana tersebut terwujud.


"Kalau menurut saya case closed, menurut bang Fadjroel case closed, tapi yang mengompori ada saja. Tapi yang jelas kalau rujukan konstitusi dan semangat reformasi mestinya sudah case closed," tegasnya, dalam sebuah diskusi online hari ini di Jakarta.


Politisi PKS ini menambahkan, pimpinan MPR hanya menindaklanjuti rekomendasi dari MPR periode sebelumnya. Fraksi PKS sendiri setuju terhadap rencana menghadirkan pokok-pokok haluan negara (PPHN) tanpa melalui amandemen.


"Sebetulnya yang merencanakan bukan MPR, yang di luar MPR itu yang ramai-ramai mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden, meributkan masalah amandemen, GBHN bisa menjadi pintu masuk untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Itu kan bukan dari MPR, itu dari publik termasuk media," ungkapnya.


Sementara itu terkait PPHN sampai saat ini masih dalam kajian. Kajian tersebut ditargetkan selesai akhir 2021.


"Apapun bentuk selesainya itu bisa saja seperti dalam bentuk rekomendasi sebelumnya, ada dalam bentuk amandemen, ada yang setuju dengan TAP MPR, ada yang tidak setuju dengan amandemen tapi melalui penguatan UU, ada juga varian baru dari DPD, mereka menyetujui amandemen bila penguatan DPD disetujui, itu kan varian baru lagi.


“Sementara untuk menyetujui usulan DPD itu permasalahan yang tidak mudah karena saya yakin fraksi di DPR tidak akan begitu saja menyetujui. Jadi sampai hari ini masih sebatas pengkajian," tutupnya.

Editor: Rosita Prastiwi

Terkini

DPR: Pemilihan Panglima TNI Tidak Berdasarkan Politik

Senin, 20 September 2021 | 14:05 WIB

PDIP Ungkit Sumpah Jabatan Joko Widodo Hanya Dua Periode

Sabtu, 18 September 2021 | 12:13 WIB

Sindiran Keras HNW Soal Wacana Tambah Jabatan Presiden!

Sabtu, 11 September 2021 | 16:05 WIB

Megawati: Hasto Menangis di Depan Saya

Jumat, 10 September 2021 | 18:06 WIB

Kritik Pemerintah Dianggap Perlawanan, Ini Kata AHY

Jumat, 10 September 2021 | 07:49 WIB

Terpopuler

X