• Sabtu, 4 Desember 2021

BEM SI dan BEM UI Bawa Delapan Tuntutan ke Istana Negara

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:59 WIB
Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra
Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra

Bicaralah.com - Mahasiswa yang terafiliasi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis (21/10/2021).

Demonstrasi ribuan mahasiswa dari belasan kampus ini untuk menagih janji dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

"Hari ini BEM UI aksi di Istana. Ada belasan kampus dari BEM SI Kerakyatan, kami gabung," ujar Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, Kamis (21/10/2021).

Leon menuturkan, BEM UI dan simpul mahasiswa lainnya setidaknya membawa delapan tuntutan aksi.

Pertama, membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Kedua, memastikan setiap orang bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE.

Dalam hal kebebasan berpendapat, mahasiswa mendesak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dicopot karena gagal memberi jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ketiga, mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang.

Keempat, meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.

Dalam hal ini, mahasiswa juga mendsak agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dicopot dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.

Mereka juga mendesak diterbitkannya Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

X