• Sabtu, 4 Desember 2021

PP GMKI Beri Catatan Lima Rapor Merah Pemerintahan Jokowi-Maruf Sepanjangan Dua Tahun Pemerintahan

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:07 WIB
Jokowi
Jokowi

Bicaralah.com - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) memberikan catatan yang jadi rapor merah terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama dua tahun masa pemerintahannya.

Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom, menilai, ada lima rapor merah dalam 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf. Diantaranya di bidang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan, dan demokrasi.

"Pertama, meskipun ekonomi tumbuh tetapi jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga ikut meningkat sepanjang 2020-2021," ujar Jefri, Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Semakin Meningkat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari Maret 2020 - Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,12 juta orang. Dalam periode yang sama, tingkat pengangguran meningkat hingga 1,82 juta orang. Hal ini tentu tidak seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diklaim cukup tinggi yakni 7,07%.

Menurut Jefri, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran terjadi akibat pandemi Covid-19 yang berkelanjutan. Juga adanya paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang tidak tepat sasaran, serta implementasinya mengalami masalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Selain itu, implementasi kartu prakerja dianggap bermasalah, karena KPK menemukan hanya sebagian kecil dari sasaran pekerja yang terdampak Covid-19. Ditambah, platform digital memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan seperti Ruang Guru yang dimiliki oleh Staf Khusus Milenial Presiden.

Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Membuat Indonesia Semakin Tidak Baik

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 ikut memperburuk situasi tenaga kerja karena hanya mementingkan kemudahan investasi bagi para pengusaha. Pada visi-misi Joko Widodo-Maruf Amin tahun 2019 menekankan reformasi ketenagakerjaan, namun faktanya pengangguran meningkat.

Kedua, pemberantasan korupsi memburuk. Hingga 2020 terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi yang membuat kerugian negara hingga Rp 56,7 triliun. Presiden mengatakan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan ikut serta memberantas korupsi.

Halaman:

Editor: Tri Wibowo Santoso

Tags

Terkini

X